Sistem Politik Indonesia 1945-1998 (Reformasi)

MASA AWAL KEMERDEKAAN 1945-1950

• Sentralisasi kekuasaan pada presiden akibat belum terbentuknya lembaga politik demokrasi
• Kebijakan pemerintah menciptakan pemerintahan demokratis seperti perubahan fungsi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) menjadi fungsi parlemen, pembentukan partai politik, dan perubahan ke kabinet parlementer

MASA DEMOKRASI PARLEMENTER 1950-1959

• Masa dengan suasana politik ultrademokratis
• Perubahan kabinet ke sistem parlementer
• Terdapat banyak unsur-unsur demokrasi. seperti peranan parlemen yang tinggi, akuntabilitas politik tinggi, berkembangnya partai politik, pemilu yang bebas, dan terjaminnya hak rakyat.
• Kegagalan demokrasi parlementer karena dominannya politik aliran, basis ekonomi rendah, dan kurang sabarnya presiden dan militer dalam menunggu proses politik.
• Berakhir oleh dekrit presiden.

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1965

• Periode demokrasi terpimpin
• Dominasi Presiden
• Peran partai politik terbatas
• Berkembangnya pengaruh komunis (PKI) dan militer sebagai unsur sosial politik
• Mengaburnya sistem partai
• Peranan parlemen lemah
• Human Rights Basic lemah
• Sentralisasi kekuasaan
• Terbatasnya kebebasan pers

MASA ORDE BARU 1966-1998

• Orde baru pimpinan Suharto
• Demokrasi Pancasila sistem presidensial
• Kuatnya kekuasaan presiden
• Secara subtansi tak ada perkembangan demokrasi, namun justru penurunan derajat demokrasi
• Lembaga kepresidenan menjadi pusat seluruh proses publik
• Hampir tidak ada rotasi kekuasaan eksekutif
• Rekruitmen politik tertutup
• Pemilu jauh dari semangat demokrasi
• Human Rights Basic terbatas
• Pemerintahan korup dan sewenang-wenang